Pertama saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi III DPR serta semua perangkat yang telah memperjuangkan nyawa para penduduk Mesuji. Sesungguhnya mereka telah mengaplikasikan sebuah wujud konkret dari tujuan negara kita yaitu “Memajukan Kesejahteraan Umum”.
Sebelum panjang lebar, bagi yang belum tahu, jadi Mesuji itu adalah sebuah Kecamatan di Bandar Lampung, Sumatra Selatan yang ternyata hampir sekitar 30 penduduknya dibantai dengan sadis, seperti di pancung atau di sembelih lehernya atau ditembak mati, lalu ada yang disilet-silet, dan penganiayaan tersebut dilakukan di depan sanak saudaranya untuk beberapa kasus.
Latar belakang fenomena pembantaian tersebut menurut tribunnews.com adalah berawal dari keinginan seorang pengusaha perkebunan kelapa sawit yang berkebangsaan Malaysia bernama Benny Sutanto, alias Abeng yang memilii perusahaan bernama PT Silva Inhutani berniat melakukan perluasan lahan perkebunan sawit dan karet yang tentunya memakan lahan perkebunan warga, yang berkebun dengan menanam Segnon dan Albasia.
Usaha perluasan wilayah ini agaknya selalu ditentang oleh penduduk sekitar, sehingga akhirnya PT Silva Inhutani membangun PAM Swakarsa yang di backing oleh para aparat keamanan. Setelah dimulai operasional PAM Swakarsa ini, pembantaian mulai terjadi.
Dari sedikit kasus yang saya paparkan diatas, kita bisa menarik 3 buah persoalan besar yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.
1. Lahan Kelapa Sawit milik perusahaan asing.
Menurut apa yang telah saya rangkum dari artikel tribunnews.com, bahwa ternyata perusahaan asing tersebut menanam karet dan kelapa sawit yang tentunya lebih produktif daripada segnon dan Albasia yang ditanam oleh para penduduk. dengan ini daoat ditarik asumsi bahwa mungkin terjadi sebuah fenomena kalah saing antara perusahaan asing tersebut dengan apa yang diproduksi oleh penduduk sekitar. mungkin juga banyak dari penduduk sekitar bekerja menjadi buruh tani yang mengurusi perkebunan kelapa sawit dan karet milik perusahaan asing.
Hal tersebut menurut saya telah melenceng dari tujuan awal negara kita, yaitu memajukan kesejahteraan umum. nyatanya jika produksi karet dan kelapa sawit ternyata milik perusahaan asing, berarti mungkin dapat diprediksi bahwa
a. Pendapatan dari hasil produksi kelapa sawit dan karet masuk ke kas negara asal perusahaan asing tersebut. Jika ada bagi hasil dengan Indonesia, tentu porsi kita lebih sedikit, hal ini akan lebih merugi dibandingkan kita yang memproduksi sendiri apa yang kita punya (kelapa sawit dan Karet)
b. Perusahaan asing tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat sekitar karena bukan tanggung jawab mereka. mungkin saja mereka menyejahterakan penduduk asli yang menjadi buruh tani, namun kapasitasnya hanya menyejahterakan karyawannya.
Jadi, coba anda bayangkan bagaimana mereka kira perusahaan asing tersebut awalnya berbuat baik dan sempat untuk beberapa saat mereka merasa mulai dapat mempercayai pihak tersebut, namun ternyata PAM tersebut adalah sebagai bentuk pengamanan (yang ternyata cukup anarkis) atas pembebasan lahan yang diinginkan oleh pihak asing tersebut, namun spekulasi terjadi. lahan pertanian mereka adalah sebagai gold miner mereka dimana mereka menaruh nasib mereka, dan jika lahan tersebut diambil untuk perkebunan karet dan kelapa sawit, tentu saja secara garis besar hidup mereka akan menderita dan untuk kedepannya akan semakin bergantung pada perusahaan asing tersebut, dan mau tidak mau menjadi budak yang nantinya akan mau tidak mau mematuhi regulasi yang dibuat oleh perusahaan asing tersebut.
2. Aparat Keamanan lebih berpihak pada perusahaan asing tersebut.
Saya bingung dengan Aparat Keamanan, memang sih secara harfiah aparat keamanan ini dapat didefinisikan adalah sekumpulan orang yang mengkondisikan kondisi dimana ketidak amanan hampir mendekati nol. Aparat keamanan ini mengabdikan tanggung jawabnya pada pihak mana bergantung pada konteks ia di pekerjakan oleh siapa.
kalau misalnya aparat keamanan pada kasus penendangan suster ngesot kemarin, ya dia kan dipekerjakan oleh pihak hotel, jadi tanggung jawabnya pada pihak hotel. sekarang yang dipertanyakan adalah aparat keamanan yang dimaksud di kasus ini, jenisnya apa, dan bertanggung jawab kepada siapa?
Menurut rakyarmerdekaonline.com Aparat keamanan yang dimaksud adalah polisi setempat. sekarang jelas sudah bahwa aparat keamanan yang dimaksud tanggung jawabnya adalah kepada NEGARA, yaang otomatis bertanggung jawab kepada KEAMANAN RAKYAT SETEMPAT. dan tugas mereka secara garis besar jika dikaitkan dengan fakta yang ada seharusnya menjawab beberapa pertanyaan seputar tanggung jawab pada siapa? pihak mana yang harusnya ditindak? dengan cara seperti apa?
a. tanggung jawab pada Siapa?
sebagai polisi, seperti yang telah dijelaskan diatas, tanggung jawabnya adalah pada masyarakat setempat
b. Pihak mana yang seharusnya ditindak?
Sebagai polisi yang bertanggung jawab pada masyarakat setemat, pihak yang harusnya ditindak adalah pihak yang membahayakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
c. Dengan cara sperti apa?
Dengan cara penegakan keadilan berlandaskan hukum yang berlaku seperti undang-undang kriminalitas atau pidana , atau undang-undang masalah perdata dan lain sebagainya. yang jelas bukan aksi anarkis.
Namun ternyata pada kasus diatas, aparat keamanan pada kenyataannya lebih membela pihak asing, bukan rakyat atau masyarakat setempat yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. disini telah terjadi pembelokan tanggung jawab, mungkin karena pihak asing memeberikan fasilitas yang menggiurkan (sebenarnya ini penarikan asumsi dari common sense dan beberapa fakta yang terjadi di Indonesia).
3. Pembantaian di era modern.
Pembantaian di era modern ini sedikit membuat saya bingung bahwa menurut saya di era dimana setiap orang tercerdaskan ternyata masih saja ada beberapa pihak yang belum tercerdaskan. sebuah pembantaian adalah sebuah aksi yang melanggar hak asasi manusia yang seharusnya hal tersebut diketahui oleh pihak yang melakukannya. saya tidak mau banyak bicara mengenai hal ini, karena saya rasa setiap jiwa sepakat dengan saya bahwa pembunuhan satu jiwa saja sudah merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar, bahwa ketika nyawa seseorang dibunuh, maka ia telah merampas hak orang tersebut selama umur ia hidup seharusnya, dan merampas hak asasi sanak keluarganya. yang lucu adalah pembantaian yang terjadi di abad pertengahan masih terjadi di abad seperti ini, apa motivasinya? itu yang saya belum mengerti.
Permasalahan tersebut menurut saya hanyalah sebuah kasus pemicu bagi saya untuk membuka mata ternyata ada sesuatu yang lebih substansial yang kita bahkan belum sadari juga. Permasalahan diatas adalah sedikit dari banyak kasus yang sama terjadi di banyak kecamatan di Indonesia.
1. Kita sudah malas berusaha menyejahterakan hidup rakyat miskin, terutama rakyat di pelosok-pelosok daerah.
Hal ini terbukti bahwa ternyata menunggu 30 orang disembelih dan dianiaya baru kita concern pada permasalahan ini. Padahal jika kita concern pada kehidupan mereka jauh sebelum PAM dibuat, atau jauh sebelum si pengusaha asing ini berniat melakukan perluasan wilayah, atau lebih jauh lagi sebelum si pengusaha niat membangun usaha di tanah Indonesia, mungkin tidak akan ada pembantaian.
2. Aparat keamanan kehilangan hati dan akal
fenomena ini hanya satu dari sekian banyak contoh yang terjadi di indonesia. bahwa sebenarnya masih banyak rakyat kecil yang tertindas dari aksi anarkis aparat keamanan. bukan hanya semata-mata aparat keamanan yang menindas penghuni liar di ibu kota yang justru orang banyak sadar dan berusaha membela mati-matian hanya karena lokasinya di depan mata. Namun sebenarnya fenomena ini adalah sebuah aplikasi dari fenomena gunung es, dimana yang tak terlihat jauh lebih banyak.
3. Indonesia kini menjadi negara yang men-supply buruh yang berkualitas rendah. bahkan Indonesia menjadi buruh negara lain.
Coba saja renungkan kalimat saya diatas, dan terima saja kekalahan ini, namun kita harus mencoba merubahnya. Indonesia memang sudah sangat di underestimate oleh banyak negara, seperti Saudi Arabia, Malaysia, Singapore, Amerika, Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia. Secara jelas negara-negara tersebut telah menjadikan kita sebagai buruh mereka. kita ini orang kaya yang bodoh, dan kita dengan senyum bangga membantu mereka padahal dalam tubuh kita, kita sedang menanggung kesakitan yang cukup parah.
Dari tiga permasalahan konkret diatas saja saya sudah dapat menyimpulkan masalah substansial negeri ini:
KEPEDULIAN
kita kurang peduli terhadap nasib saudara kita di tempat lain. hal ini terbukti bahwa kasus ini (sedah sejak tahun 2009) baru terdengar sekarang. kita terlalu memikirkan hidup kita sendiri padahal memang sebenarnya ada beberapa penduduk suffering di bagian lain dari Indonesia. Mungkin kehidupan yang keras yang akhirnya memaksa kita untuk bersifat egois. tapi apa sulitnya anda menyisihkan sedikit pemikiran sebelum anda terlelap tidur untuk memikirkan nasib negara ini, nasib saudara-saudara kita di pelosok yang mungkin sedang menahan trauma karena melihat ayahnya disembelih? atau kedinginan karena rumahnya digusur? atau kebingungan karena anak balitanya belum makan hari ini? daripada anda memikirkan cicilan blackberry yang harus anda bayar karena hanya semata-mata sebuah hasrat dalam pemenuhan keinginan, bukan kebutuhan. Daripada anda memikirkan berapa uang yang harus anda bayar untuk membeli sebuah baju yang anda lihat di etalase toko? gunakan kapasitas otak anda untuk memikirkan sesuatu yang menyentuh hati anda sehingga menggerakan kaki dan tangan anda ke kegiatan yang lebih produktif, atau kepada sebuah solusi yang lebih aplikatif, seperti : merelakan blackberry demi membantu sesama.